MAKALAH
CORAK PENERAPAN ASWAJA
BAGI NELAYAN
Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ahlussunnah
Waljama’ah
Dosen
pengampu: Drs. HA. Asyhari Syamsuri, MM.
 |
1. Syaiful Huda
2. Iftakhul Jannah
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT ISLAM
NAHDLATUL ULAMA (INISNU)
2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur
kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Shalawat serta
salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya makalah ini dapat
penulis selesaikan dengan baik.
Dalam penulisan
makalah hingga selesai , sangat mustahil akan berjalan dengan lancar dan baik
tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena seperti kitaketahui bersama, bahwa
pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling mem butuhkan
satu sama lain.
Oleh karena itu
pada kesempatan ini dengan perasaan yang setulusnya penulis menyampaikan rasa
terima kasih kepada:
- Pengampu
mata kuliah Ahlussunnah
Waljama’ah Bapak Drs. HA. Asyhari Syamsuri, MM. - Teman-
teman penulis yang telah membantu dalam penulisan makalah ini - Serta
semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
Semoga pahala
yang di berikan Allah SWT kepada mereka, sehingga pengorbanan dan budi
pekerti baiknya bernilai ibadah disisi- Nya.
Akhir kata hanya
kepada Allah tempat penulis kembalikan semuanya. Serta berserah dir, mohon
ampun dan petunjuk- Nya. Amin
Jepara, 30 Juni 2012
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL i
KATA
PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB
I : PENDAHULUAN 1
A.
Latar Belakang Masalah 1
B.
Rumusan Masalah 1
C.
Tujuan Masalah 1
D.
Manfaat Makalah 1
BAB
II : PEMBAHASAN 2
A.
Permasalahan yang dihadapi nelayan 2
B.
Agenda-agenda NU terhadap nelayan 5
BAB
III : PENUTUP 6
A.
Kesimpulan 6
B.
Kritik dan Saran 6
DAFTAR
PUSTAKA 7
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, khususnya nelayan diwilayah Jepara
yaitu mulai dari ketidakstabilan hasil
tangkapan. Disebabkan karena maraknya praktik-praktik kelautan yang merugikan
nelayan, kemudian konflik antar nelayan karena penggunaan alat modern.
Sehingga banyak
pihak yang beranggapan bahwa nelayan adalah kelompok masyarakat marjinal dan
mudah dibodohi sehingga nelayan yang berbasis NU dipengaruhi oleh berbagai
gerakan wahabi. Arus gerakan wahabi mengincar daerah-daerah pesisir demi
ideology warga Nahdliyin.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah peran serta NU terhadap nelayan?
2. Agenda apa yang dilakukan NU terhadap gerakan wahabi?
C. Tujuan Masalah
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk
menjelaskan tentang:
1. Peran serta NU terhadap nelayan
2. Agenda yang dilakukan NU terhadap gerakan wahabi
D. Manfaat Makalah
1.
Memberikan wawasan mengenai corak penerapan aswaja pada buruh
2.
Memberikan
wawasan mengenai peran serta NU terhadap ideology masyarakat
BAB
II
PEMBAHASAN
Corak Penerapan Aswaja
Bagi Nelayan
A. Permasalahan yang dihadapi
nelayan
Problem yang
dihadapi oleh nelayan mulai dari ketidakstabilan harga hasil tangkapan( ikan),
maraknya praktik-praktik kelautan yang merugikan nelayan( konflik antar nelayan
karena penggunaan alat tangkap modern, mendorong Lakpesdam NU Jepara untuk
melakukan pendampingan terhadap nelayan.
Pendampingan Nelayan khususnya
nelayan Jepara utara yang tergabung dalam wadah Fornel (Forum Nelayan).
Fornel Merupakan gabungan dari 20 kelompok nelayan di wilayah Jepara utara
(Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling dan
Kecamatan Donorojo). Jika dilihat dari
panjang pantai Jepara kurang lebih 80 Kilo Meter. Fornel ada di setengah panjang pantai Jepara dan
merupakan daerah rawan konflik baik dari nelayan local Jepara sendiri maupun
dari nelayan luar Jepara.
Advokasi
Lakpesdam NU Jepara pada Fornel dilakukan sejak Tahun 2007, di awali oleh kasus
kerusakan jaring nelayan karena tertabrak kapal pengangkut batu bara yang
menyuplai PLTU Tanjung Jati B..
Proses pergumulan dan advokasi ini terus dilakukan tanpa henti. Dalam ranah
advokasi Lakpesdam NU terhadap nelayan
tidak hanya konflik nelayan dengan PLTU TJB, tetapi Lakpesdam NU juga melakukan
advokasi dalam hal kebijakan anggaran.
Berawal dari tingginya kasus kerusakan
jarring nelayan oleh kapal pengangkut batu bara yang mencapai 25 kasus lebih
dalam kurun waktu tidak kurang dua bulan mendorong FORNEL bersama dengan
Lakpesdam NU, YAPHI dan LBH-Semarang melakukan negosiasi dengan pihak PLTU TJB
secara lebih intens.
Berikut
upaya yang dilakukan Lakpesdam NU terhadap nelayan:
Meminta Pemerintah Kabupaten dalam hal ini
Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memfasilitasi dan memediasi kedua belah pihak, sehingga upaya melakukan
negosiasi secara langsung dilakukan.
Pihak PLTU TJB melakukan langkah-langkah
persuasif diantaranya meminta bantuan Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera
Indonesia (PPNSI) yang merupakan organ taktis dari sebuah partai Islam yang
dekat dengan gerakan Wahabi untuk melakukan lobi-lobi dengan nelayan.
Namun Negosiasi
berjalan alot dan panjang, nelayan bersama Lakpesdam NU dan jaringan
berbenturan dengan PLTU TJB, PT. PLN Persero dan PPNSI.
Hasil
pertemuan atau negosiasi itu menghasilkan beberapa kesepakatan, beberapa
kesepakatan itu diataranya:
1.
Kesanggupan
pihak PLTU TJB memberikan ganti rugi,
2.
Adanya
nota kesepahaman dan mekanisme penyelesaian jangka panjang jika terjadi
kerugian nelayan dikemudian hari sebagai akibat dari aktivitas PLTU TJB secara
umum.
Peran Advokasi
Lakpesdam NU tidak hanya sebatas menuntut hak nelayan secara matriil, tapi
advokasi ideolagi Ke-NU-an nelayan menjadi pekerjaan tambahan yang harus
digarap secara serius, karena mayoritas nelayan yang tergabung dalam Fornel
merupakan Jamaah NU. Semangat ini yang terus dikobarkan dalam diri
person-person Lakpesdam NU Jepara
Perkembangan dinamika sosial-ekonomi dan
politik lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap perjuangan Lakpesdam NU
dalam menyelamatkan idiologi ke-NU-an nelayan.
Menyikapi kondisi ini, konsolidasi dan
koordinasi terus dibangun oleh Lakpesdam NU dalam rangkan membendung gerakan
wahabi. Titik kritisnya adalah ketika tanggal 29 Mei 2011 dimana PPNSI sebagai
bagian dari organ taktis wahabi secara terang-terangan menyampaikan maksudnya
untuk menggabungkan Fornel ke dalam organisasi mereka.
Untuk membendung ini berbagai upaya
dilakukan Lakpesdam NU diantaranya melakukan pendekatan dengan kelompok Nelayan
di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo yang merupakan salah satu kelompok
nelayan yang tergabung dalam Fornel, desa ini merupakan daerah nelayan basis NU
paling kuat, asumsi ini berdasarkan pada kondisi sosial dan kultur
masyarakatnya yang cenderung pada kultur dan struktural NU. Selain itu Lakpesdam
NU Jepara juga melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik yang
memiliki masa Nelayan yang tergabung di Fornel.
Bukan hal yang sia-sia konsolidasi yang
dilakukan oleh Lakpesdam NU, ketidak sia-sian ini didapatkan ketika puncak
acara deklarasi yang direncanakan oleh PPNSI di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Mlonggo tepatnya di Desa Jambu tanggal 29 Mei 2011 lalu.
Kemasan acara deklarasi yang cukup
elegan di buat oleh PPNSI, yaitu acara sarasehan PPNSI dan Fornel bertajuk
“Bersama Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Nelayan” dengan pembicara dari
DPP PPNSI dan Lakpesdam NU serta mendatangkan jajaran pengurus DPP, DPW dan DPD
PPNSI serta anggota DPR RI komisi X dari PKS Martri Agoeng dan dua anggota DPRD
Jepara dari PKS.
Puncak acara deklarasi adalah dengan
dibacakanya naskah oleh ketua Fornel, dimana dalam naskah tersebut menyatakan
bahwa Fornel bergabung Bersama PPNSI, mungkin bagi PPNSI Nelayan adalah
masyarakat marjinal dan mudah dibodohi. Fakta berbicara lain, ketika proses
penandatanganan naskah akan dilakukan seorang anggota kelompok Nelayan dari
Desa Bandungharjo bernama Sugeng menangkap kejanggalan dengan subtansi naskah
deklarasi, dia meminta agar ada perubahan redaksi kalimat Bergabung
Bersama diubah menjadi Bersama-sama, dia beralasan bahwa
Fornel itu sejajar dengan PPNSI maupun organisasi masyarakat yang lainya.
Fornel merupakan gabungan kelompok-kelompok nelayan yang anggotanya terdiri
dari lintas partai, agama dan etnis.
Kondisi ini sontak membuat forum berubah
terlebih ini seolah menjadi pukulan telak bagi jajaran PPNSI dan anggota DPR RI
maupun DPRD PKS. Mereka tidak menduga kalau hal ini terjadi sehingga penyematan
secara simbolis kartu anggotapun hampir saja terlupakan, meskipun akhirnya
dilakukan. Ini adalah gambaran titik awal penyelamatan jaamah NU dari gerakan
wahabi di wilayah pesisir yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Jepara, tentu saja
tidak hanya berhenti disini.
B. Agenda NU terhadap nelayan:
Jepara
hanya contoh kecil dari gelombang dan arus gerakan wahabi di wilayah pesisir,
namun melihat fakta lapangan di Jepara bukan tidak mungkin masih banyak lagi
daerah-daerah pesisir yang menjadi incaran gerakan wahabi dalam rangka
merongrong ideologi warga Nahdiyin.
Sehingga
NU perlu adanya:
1.
Memikirkan dan bertindak secara seksama,
bijak serta melakukan kajian mendalam, jangan sampai masyarakat Nelayan yang
notabene hampir sebagian besar adalah warga Nahdliyin ini hilang ideologi
ke-NU-annya,
2. NU harus melakukan koordinasi dan
konsolidasi di kawasan pesisir(
Nelayan)
baik secara struktural maupun kultural.
3. NU kiranya perlu membentuk Lembaga yang
khusus dan konsen terhadap Nelayan (Kelautan dan Perikanan), semangat pemisahan
sektor kelautan dan perikanan dari pertanian yang dilakukan ketika masa
kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid belum diejawantahkan kedalam NU. Disisi
lain, lembaga-lembaga yang dimiliki oleh NU belum ada yang secara khusus
menangani Nelayan, selama ini yang ada Lembaga Pertanian (LP) NU, LP NU secara
kelembagaan tentu saja tidak bisa mencakup Nelayan.
Perkembangannya
ranah advokasi Lakpesdam NU terhadap nelayan tidak hanya konflik nelayan dengan
PLTU TJB tetapi Lakpesdam NU juga melakukan advokasi dalam hal kebijakan
anggaran, proses penyusunan regulasi yang mengatur pengelolaan kelauatan,
perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan akses jaminan kesehatan
masyarakat maupun jaminan kesehatan daerah, serta akses pemenuhan hak dasar
lainya.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1.
Problem yang dihadapi oleh nelayan mulai dari ketidakstabilan harga
hasil tangkapan( ikan), maraknya praktik-praktik kelautan yang merugikan
nelayan( konflik antar nelayan karena penggunaan alat tangkap modern, mendorong
Lakpesdam NU Jepara untuk melakukan pendampingan terhadap nelayan.
2. Upaya yang dilakukan Lakpesdam NU terhadap nelayan
yaitu:
Meminta
pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan
Dan Perikanan, dan Dewan Perwakilan Daerah( DPRD)
untuk memfasilitasi dan mediasi kedua belah pihak.
3. Peran Advokasi Lakpesdam NU tidak hanya
sebatas menuntut hak nelayan secara
matriil, tapi advokasi ideolagi Ke-NU-an nelayan menjadi pekerjaan tambahan
yang harus digarap secara serius.
4. Agenda NU terhadap nelayan Jepara yaitu:
a)
Memikirkan
dan bertindak secara seksama, bijak serta melakukan kajian mendalam, jangan
sampai masyarakat Nelayan yang notabene hampir sebagian besar adalah warga
Nahdliyin ini hilang ideologi ke-NU-annya,
b) NU harus melakukan koordinasi dan
konsolidasi di kawasan pesisir( Nelayan) baik secara struktural maupun
kultural.
c) NU kiranya perlu membentuk Lembaga yang
khusus dan konsen terhadap Nelayan (Kelautan dan Perikanan).
B. Kritik dan Saran
Penulis menyadari kebenaran
menyangkut makalah ini datangnya dari Allah semata, kekurangan dan kekeliruan
disebabkan hanya karena kekafiran ilmu penulis. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran guna memperbaiki makalah
ini. Demikian mudah-mudahan makalah kami dapat bermanfaat bagi pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
http://pembela-aswaja.blogspot.com/2011/08/memecah-gelombang-gerakan-wahabi-di.html
